Batu Bara | jurnalpost.net
Para anggota DPRD Kabupaten Batubara sedang mengikuti jalannya rapat paripurna (Rabu.12.07.2023)
DPRD Kabupaten Batubara berharap pembahasan Nota Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2024 dapat segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangundangan yang ada.
Unsur pimpinan beserta anggota dewan diucapkan terima kasih akan bekerja dan mengawal jalannya rapat. Semoga semua dilakukan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Batu Bara.
“Ini dapat dibahas di komisi-komisi. Sebab kami yakin lebih proaktif dan profesional,” sebut Ahmad Badri, SH Fraksi PPP DPRD Kabupaten Batubara di sela-sela penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batubara Ismar Khomri, SS bersama Wakil Ketua II, Syafrizal, SE.
Membaca dan mencermati hal itu Fraksi PDI Perjuangan, Amirtan menerima untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya.
Di samping dapat menjadi masukan utama dalam merumuskan APBD yang mampu mengakomodir aspirasi masyarakat.
Fraksi PBB dibacakan Sarianto Damanik,, SE, mengatakan hal itu sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan bersama antara Pemkab dengan DPRD.
“KUA-PPAS R – APBD 2024 ini untuk dibahas lebih lanjut dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar
H. Abdul Aziz Fraksi Nasdem.
Fraksi Demokrat mengaspresiasi atas kenaikan pendapatan daerah. Menghimbau SKPD untuk bisa memilah, mana anggaran perlu diefisienkan dan prioritas.
“Intinya kami mendorong pemerintah daerah lebih optimis dan inovatif lagi dalam memproyeksikan PAD, seperti pajak penerangan jalan, retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat rekreasi khususnya tempat pariwisata,” sebut juru bicaranya Azuar Simanjuntak, SE.
PKS sebagaimana disampaikan Amat Mukhtas secara umum, fraksinya mendukung nota KUA-PPAS untuk dibahas secara efektif dan efisien setiap komisi.
Fraksi PAN disampaikan Chairul Bariah berharap untuk segera dilakukan pembahasan ketingkat selanjutnya. “Setelah mencermati seluruh rancangan Ranperda dapat dibahas. Terima kasih seluruh unsur pimpinan beserta anggota dewan akan bekerja keras dan mengawal jalannya rapat pembahasan Semoga kita kerjakan ini membawa manfaat bagi masyarakat Batubara,” ujar Usman, SE Fraksi Nurani Keadilan Bangsa.
Pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2024 Segera Ditindaklanjuti
Ahmad Fahri Meliala, ST Fraksi Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada badan anggaran (Banggar) untuk melakukan pembahasan bersama tim eksekutif dengan harapan proses pembahasan harus dilandasi prinsip profesionalisme, objektif, taat asas dan bertanggungjawab, sehingga akan didapat output atau hasil yang berkualitas.
Partai Golkar disampaikan Rizky Aryetta, S.ST, fraksinya menyarankan Pemkab Batubara untuk melaksanakan penyertaan modal sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
Salah satunya menyusun atau merevisi Perda penyertaan modal kepada BUMD ataupun PERUMDA baik terkait jumlah maupun jangka waktu penyertaan modal pada tahun 2024.
Pendapatan daerah pada KUA-PPAS R.APBD tahun 2024 ditargetkan senilai Rp1, 285 triliun lebih dengan target penerimaan dari PAD senilai Rp149, 015 miliar lebih dan target penerimaan dari dana transfer senilai Rp1,120, triliun lebih.
Sedangkan belanja daerah pada tahun 2024 direncanakan mencapai Rp1, 333, triliun lebih.
Fraksi Partai Golkar memandang secara umum pada tahun 2024 terjadi defisit anggaran senilai Rp47, 677 miliar lebih.
Rapat paripurna ini dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesra Rusian Heri, unsur Forkopimda, Sekwan Izhar Fauzi, OPD, dan undangan.
Jurnalis. Tuah Sembiring.
Jumaidi(Kabiro)
