Batubara | jurnalpost.net
Disoal adanya proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Empat Negri kecamatan Datuk Limapuluh Kabupaten Batubara , lahan pertanian areal kelompok tani Benteng Damai tanda tanya. Jum'at (16/6/2023).
Petani yang terdampak normalisasi DAS sesalkan perihal penumbangan tanaman tanaman yang bermanfaat seperti pohon pisang , sawit , coklat dan ketela pohon . Selama ini tanaman tersebut menambah aset perekonomian warga petani , yang manfaat kan permukaan bentengan sungai tepatnya diatas persawahan petani masing - masing yang memiliki sawah , yang disesalkan petani lahan DAS tidak ada pemberitahuan pada petani yang kena dampaknya normalisasi.
Saat dikonfirmasi ketua kelompok tani Benteng Damai Misdi di area normalisasi bingung untuk menjelaskan , sebab Dia sendiri tidak mengetahui dan tidak ada yang memberi tahu bahwa akan ada penumbangan dan pengerukan sungai , jelasnya , Sabtu 17/6/2023. "Dalam pantauan wartawan JP diduga pada saat pengisian BBM menggunakan diregen alias ketengan tidak ada tanda non subsidi Pertamina , disaat menjelang sore operator alat berat usai kerja diwawancarai akunya orang Kuala Tanjung menjelaskan bahwa alat berat tersebut bukan punya PU karena di PU lagi kosong , ujarnya".
Petani jadi tanda tanya dan penasaran , plank proyek tak kelihatan, ketua kelompok tani ditanya tidak bisa jelaskan, operator pulang keburu petang jadi singkat jawaban. Pada esok harinya mewancarai pelaksana harian dilapangan mengaku dari dinas PU hanya mengawasi dan laporan kerja operator alat berat mengarahkan kedalaman tinggi dan lebar pengerukan sungai tersebut , mengenai hal lain nya yang berkompeten yang menjawab , ucap Abas . Akhirnya menunggu jawaban yang berkompeten dinas terkait Pengairan sampai saat ini belum bisa dihubungi melalui ponselnya dan WA belum dibalas Plt Kadis PU Batubara hal Normalisasi DAS ( 6/7/2023) , demikian juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sampai berita ini dipublikasikan .Pada hari berikutnya melalui WA seluler bidang pengairan PU dikonfirmasi normalisasi tersebut " rutin bukan proyek " , balas wa nya .
Dari pantauan Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Batubara Akhyar pada MJP mengatakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), harus transparan, agar petani yang terdampak normalisasi sungai tidak kecewa, jelasnya. Berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 Tentang KIP memiliki lima poin Penting diantara nya Pers adalah Propesi yang bertujuan untuk mencari , mengolah dan menyajikan menyebarluaskan informasi yang relevan dengan kepentingan publik / masyarakat , tandasnya.
Jurnalis.TS.
M.
