Humbahas | jurnalpost.net
-Sehubungan dengan peran serta masyarakat,sebagaimana diatur dalam UUD NO 20 THN 2003
.sistem pendidikan Nasional RI.
-Bagian ketiga hak dan kewajiban masyarakat dan Media Sebagai Sosia kontrol dan masyarakat berhak berperan serta dalam Perencanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
PP RI NO 94 THN 2021 tentang displin pegawai sipil(PNS).
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagai mana di maksut dengan Pasal 3 sampai Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin.
-Berdasarkan peraturan perundang undangan ini dasar hukum,kami sebagai masyarakat mengadakan sosial kontrol di SD Negri 173517 Laehundulan kecamatan Tarabintang Kab; Humbahas.Prov Sumatera Utara pada tanggal 15 mei 2023 dan 22 mei 2023 dan sampai berita ini di terbitkan.
-Kami menemukan temuan dilapangan sedang melakukan upacara Bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya,sebagai mana yang kami lihat tidak ada Bendera merah putih di naikkan.Oleh sebab itu kami menduga bahwa Kepsek tersebut tidak menyadari bahwa Bendera Merah Putih Lambang Negara Kita, Sehingga kami menduga Kepsek tersebut kurang pembinaan dari pemerintah Dinas pendidikan kabupaten Humbang Hasundutan.
-Sesuai dengan impormasi dari kepala Sekolah disaat kami temui konfirmasi diwaktu jam kerja nya.
Mengatakan ,bahwa guru tenaga honor yang ada di SD N Laehundulan digaji oleh kepala sekolah dengan uang pribadinya sendiri, mengalihkan tentang Bendera yang tidak dinaikkan di Tiang Bendera Sekolah tersebut.
-Tolong diklarivikasi pernyataan kepsek tersebut untuk kejelasanya
Perlu kami ingat kan bahwa bendera merah putih adalah lambang NKRI.
sehubungan dengan temuan kami ini Kepsek tersebut sekiranya cepat di proses instansi terkait oleh yang berwenang Kepala Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di NKRI ,agar tidak terulang kembali apalagi terhadap anak didik tersebut,harus diterapkan sedini mungkin,dan tugas sebagai Kepala Sekolah tersebut.(J Purba)
