Batu Bara | jurnalpost.net
Terlaksananya Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara atas penyampaian nota Rancanangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 di Gedung DPRD Batu Bara dipimpin Ketua DPRD M.Safii, " 8 Fraksi pada laporan Reses berjanji memperjuangkan aspirasi masyarakat ", Rabu (21/6-2023).
Juru bicara Fraksi Gerindra (FG) Ahmad Fahri Meliala menyebutkan target PAD pada APBD 2022 belum dapat tercapai atau hanya sebesar 96,53 % dibanding tahun 2021.
Dan menjadi pertanyaan apa penyebab target pendapatan Daerah pada APBD 2022 tidak tercapai.Terkait realisasi pendapatan hibah sebesar Rp. 3.314.184.440, FPG meminta penjelasan yang rinci meliputi sumber hibah, jenis hibah yang diberikan apakah berupa uang, tanah, bangunan atau pun dalam bentuk aset lainnya.
Juru bicara Fraksi PPP Ahmad Badri, SH Fraksi PPP dalam pandangan umumnya penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 merupakan implementasi dalam penerapan format struktur APBD sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasikan kepada semua pihak yang pro aktif terhadap hasil audit pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia perwakilan Propinsi Sumatera Utara menyatakan Kabupaten Batu Bara menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keempat dan semoga opini tersebut dapat dipertahankan hingga ditahun-tahun mendatang.
Juru bicara Fraksi Nasdem Batu Bara Dra Tiurlan Napitupulu mendukung atas capaian kinerja dan terus mendorong kinerja Eksekutif Pemkab Batu Bara untuk terus berbuat, pertahankan yang baik dan juga perbaiki yang belum baik.
"Catatan masing-masing Fraksi menyampaikan diharapkan kepada setiap SKPD lebih mengoptimalkan serapan anggaran agar meminimalisir silpa yang setiap tahunnya nanti.
Jurnalis. Tuah Sembiring/ Jumaidi
