Dolok Sanggul | jurnalpost.net
Sekda Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan memimpin rapat Koordinasi Profiling kebutuhan pemberdayaan perhutani Sosial.Bupati Dosmar Banjar Nahor S.E yang di wakili Sekda Humbang Hasundutan Dr Tonny Sihombing M.IP memimpin rapat Koordinasi Profiling kebutuhan pemberdayaan perhutani Sosial dan kebutuhan lapangan.Bersama Deputi ll Bidang pembangunan Manusia,orang Kantor Staf Kepresidenan dan tim, diruang Sekretaris Daerah Tegal 20-02-2023.
Atas nama pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Deputi ll Bidang pembangunan Manusia kantor Staf Kepresidenan, beserta tim dalam rangka mengoptimalkan perhutanan Sosial, bertujuan mensejahterakan masyarakat sebagai pengelola Sumber daya Hutan, memiliki kepastian berusaha dan dapat dikelola secara berkesinambungan, ucapnya dalam sambutannya.
Tonny Sihombing M.IP menambahkan bahwa pemkab Humbang Hasundutan sangar mendukung program pemerintah dimana perhutanan sosial merupakan salah satu program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi melalui 3 Pilar, yaitu: lahan Usaha dan Sumber daya manusia, Program yang wujud asas keadilan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya Hutan untuk dijadikan tempat Usaha masyarakat untuk mengembangkan Sumber kehidupan sehingga mampu mendorong dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Di Sumatera Utara ada 9 kabupaten yang Ter pilih sebagai Lokus intervensi pemberdayaan antara lain, Langkat, Simalungun,Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Samosir,Deli Serdang termasuk Humbang Hasundutan.
Termasuk 3 kabupaten dari 9 kabupaten yang menjadi Lokus intervensi pemberdayaan pertama yaitu:kab Samosir dan Tapanuli Utara Lokus intervensi pemberdayaan pertama ini diperlukan berdasarkan ketersediaan KUPS dan kwalitasnya keaktifan Pemda dalam dukungan PS kwalitas SK per kabupaten.ketersediaan pemetaan sosial (kebutuhan pemberdayaan dan komoditi).Insan dengan lokasi yang diserahkan SK nya oleh presiden, aksesibilitas serta kondusifitas atau , konflik sosial di lapangan.
Hadir juga dalam rapat tersebut kepala OPD ,kepala UPT ,kepala Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) X lll di Doloksanggul,Kepala UPT dari Taput(KPH)X ll, camat dan kepala Desa dan Ketua kelompok Tani.
( Jundi purba)