PALAS | jurnalpost.net
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas diterpa issu miring terkait perekrutan Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU dituding telah melakukan Pungutan Liar (Pungli), Ketua KPU Indra Syahbana Nasution SH MH turut didampingi para komisioner diantaranya Amran Pulungan, Rahmat Habinsaran Daulay dan Indra Alamsyah, membantah tudingan informasi terkait dugaan pungli dalam proses rekrutmen PPS dan PPK.
Hal tersebut disampaikan para komisioner yang dipandu langsung Ketua Indra Syahbana Nasution saat menggelar konferensi pers di Kantor KPU, Jalan Listrik Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Rabu (15/2/23).
KPU Padang Lawas membantah semua tudingan kepada KPU yang melakukan pengutipan rekrumen PPK dan PPS, sebab seleksi CAT untuk calon PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka, semua kan tahu berapa nilai masing-masing dan pringkat berapa dia, karena begitu selesai ujian langsung terlihat nilainya dan ditempel di papan pengumuman hasil masing-masing peserta, Jadi, ucap Indra, bahwa tudingan kepada KPU Padang Lawas itu tidak berdasar, tegasnya.
Sebelumnya kata Indra, ada beberapa org yang mengatasnamakan Mahasiswa dan Pemuda Padang Lawas aksi ke kantor KPU, itu pun kiita terima dan menyarankan kepada mereka supaya mengikuti prosedur atau peraturan yg berlaku dengan melengkapi berkas sabagai bahan bukti yg autentik, selanjutnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Jangan sampai membuat isu yg sengaja membuat gerakan berbentuk menghambat kegiatan tahapan pemilu dapat menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
Notabenya bukan ikut mensukseskan pemilu melainkan menghambat agenda nasional utk pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Seharusnya menjadi agenda bersama anak bangsa secara nasional. Dan mematuhi regulasi yg berlaku atas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.
Menurut Indra, kejadian tersebut membuat KPU Padang Lawas merasa dirugikan. Karena informasi yang saat ini telah tersebar, tidak disertai data yang terverifikasi dan belum divalidasi, namun sudah viral di kalangan masyarakat.
“Konferensi pers ini, menyikapi dan meluruskan secara kelembagaan. Kami merasa dirugikan. Karena membangun kepercayaan publik itu susah. Kalau punya data, langsung tunjuk, agar jangan ada prasangka. Karena berita itu, kami di-bully habis-habisan, padahal perekrutan PPK masih proses,” jelas Indra sambil menutup pembicaraan.
Reporter : ILHAM SYARIF
