GLOBALMEDAN.COM - JAKARTA, Joko Widodo resmi dilantik menjadi presiden di periode keduanya. Jokowi yang periode 2019-2024 ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin menyatakan siap langsung kerja.
"Ya Alhamdulillah pelantikan bisa berjalan dengan baik. Pelantikan yang agung, yang khidmat, yang berlangsung dengan kesederhanaan dan saya menghargai sekali apa yang telah disiapkan oleh DPR RI dan mulai kita kerja. Sekarang kita mulai kerja," ujar Jokowi usai dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Jokowi sekali lagi menegaskan akan mengumumkan kabinet barunya esok hari, Senin (21/10). Dia akan mengumumkan bersama-sama dengan Ma'ruf Amin.
"Besok pagi akan saya kenalkan, jam pagi. Iya sama abah (Ma'ruf Amin)," ucapnya.
"Besok akan saya kenalkan. soal pelantikan resminya setelah dikenalkan. Jadinya kapan, ditungggu besok," imbuh Jokowi.
Seperti diketahui, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik sebagai presiden-wapres periode 2019-2024 dalam sidang paripurna MPR sore tadi. Ma'ruf Amin menggantikan Jusuf Kalla sebagai wapres.
Jumlah kursi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin tak berubah. Namun kursi wakil menterinya dipastikan akan bertambah. Apa tujuannya?
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membenarkan kabar akan bertambahnya kursi wakil menteri di Kabinet Kerja jilid II.
"Iya (penambahan wakil menteri). Saya bilang bahwa untuk periode kedua ini cukup komplet, karena presiden sangat concern terhadap beberapa masukan dan usulan," kata Ngabalin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Baca juga: SBY-Boediono Berjalan di Belakang Megawati-Puan Menuju Pelantikan Jokowi
Namun kalangan pakar politik melihat penambahan kursi wakil menteri ini bukan hanya lantaran kompleksitas pemerintahan kedua periode Jokowi. Namun juga karena ada pertimbangan politis. Apa saja itu?
"Wakil menteri yang banyak bisa menjadi tawaran bagi partai oposisi yang masuk dalam kabinet. Jabatan prestisius tentunya akan diberikan kepada partai koalisi pendukung saat pilpres, yang tentu saja lebih berkeringat," kata pakar politik yang juga founder Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun kepada wartawan, Minggu (20/10/2019).
Analisis ini didasari pernyataan sejumlah elite pro-Jokowi, seperti Erick Thohir, yang menginginkan jatah menteri untuk pihak yang berkeringat. "Selain itu, meminjam kata Cak Imin, partai masbuk, bisa saja koalisi yang datang belakangan diberi banyak posisi wakil menteri," ungkap Rico.
Selain untuk 'partai masbuk', kursi wakil menteri bisa juga diberikan kepada partai koalisi yang perolehan suaranya kecil atau timses yang bukan berasal dari parpol.
"Karena memang ada gerakan penolakan yang cukup kuat oleh partai koalisi atas ide rekonsiliasi Jokowi menggunakan jabatan menteri," pungkasnya. (lip6)
